Mata uang poundsterling turun pada session perdagangan tengah minggu Rabu 25/9/19 karena rekayasa politik yang berlangsung di Inggris dekati deadline Brexit 31 Oktober.
Mahkamah Agung Inggris Selasa tempo hari putuskan langkah PM Boris Johnson membekukan parlemen sepanjang lima minggu jadi ketetapan yang tidak resmi.
Dengan begitu Parlemen Inggris akan aktif kembali ke Rabu pagi waktu ditempat.
Ketetapan Mahkamah Agung itu membuat poundsterling kuat pada perdagangan Selasa, tapi pada Rabu tempo hari malah turun tajam.
Anjloknya poundsterling tidak terlepas dari terpecahnya perndapat parlemen mengenai pendekatan apa yang akan dikerjakan untuk mengakhiri Brexit.
Elit-elit partai di parlemen memberi opini berlainan, ada yang ingin diselenggarakan pemilu, atau diselenggarakan refendum kembali.
Ada yang ingin menguatkan undang-undang supaya Inggris terlepas dari no-deal Brexit, serta ada yang Inggris PM Johnson mengundurkan diri.
Pimpinan Partai Buruh, Jeremy Corbyn, ambil sikap netral pada Brexit.
Dia malas menyikapi permasalahan Pemilu, tapi Selasa tempo hari Corbyn menjelaskan kalau diselenggarakan Pemilu serta dimenangkan Partai Buruh, maka diselenggarakan referendum dalam enam bulan ke depan.
Ian Blackford, pimpinan Partai Nasional Scotlandia, menjelaskan partai-partai oposisi harus menjadikan satu kemampuan serta menyarankan mosi tidak yakin, melengserkan Boris Johnson, dan membuat Pemiliu.
Sesaat Tom Blake dari Partai Liberal Demokrat memperjelas partainya akan menguatkan undang-undang yang menahan berlangsungnya no-deal Brexit, serta pastikan pemerintah minta penangguhan deadline Brexit.
PM Johnson memperjelas perbuatannya itu ialah resmi, serta mengatakan parlemen Inggris mungkin masih dibekukan.
Terpecahnya suara beberapa elite partai tentu saja membuat aktor pasar bingung bagaimana serta ke mana sebetulnya arah Brexit.
Ini membuat pounsterling tertekan sampai sentuh posisi terlemah semenjak 13 September kemarin.
