Donald Trump pada Kamis minggu kemarin mengambil keputusan darurat nasional untuk menolong mendanai tembok di perbatasan selatan selama beberapa ratus mil untuk menahan imigran melintas ke Amerika Serikat dengan ilegal dari Meksiko. Akan tetapi, sejauh manakah deklarasi darurat nasional dapat memuluskan ambisi Trump?
Gedung Putih menjelaskan Trump akan di tandatangani RUU berbelanja yang akan menahan penutupan pemerintah, yang cuma menyiapkan dana US$ 1,375 miliar untuk pagar perbatas. Jauh dibawah tuntutan Trump yang sebesar US$ 5,7 miliar.
Trump sudah beberapa bulan meneror akan mengatakan kondisi darurat nasional, yang akan membuat dapat menyalurkan biaya federal dari lain tempat dengan fakta krisis di perbatasan. Dimana lebih dari 100.000 orang ditahan pada Oktober serta November tahun kemarin sesudah masuk negara itu dengan ilegal.
Tapi coba bangun tembok dengan langkah tersebut akan melawan rintangan hukum yang berarti. Dikutip AFP, Undang-undang Kondisi Darurat Nasional memang sangat mungkin presiden untuk menginformasikan kondisi darurat nasional asal dapat memberi fakta spesifik.
Ketentuan itu sangat mungkin mobilisasi biaya yang di mengatur dalam undang-undang lainnya yang lainnya. Berarti dapat status darurat nasional diloloskan, jadi Trump dapat ambil biaya yang awal mulanya dialokasikan untuk militer, sipil, ekonomi, komunikasi, sampai keuangan.
Tapi kekuasaan itu juga bukannya tidak hanya terbatas sebab bisa dikunci oleh kongres ataupun pengadilan. Perumpamaannya saat Perang Korea pada tahun 1952, Presiden Harry Truman berupaya untuk menggantikan pabrik baja AS supaya masih berproduksi waktu melawan pemogokan nasional yang direncanakan oleh pekerja industri.
Beberapa perusahaan baja pada akhirnya membawa masalah itu ke Mahkamah Agung, yang akan memutuskan memberi dukungan mereka dengan menjelaskan kemampuan darurat presiden tidak sangat mungkin ia untuk mengambil alih pabrik punya pribadi untuk menahan pemogokan.
Status darurat nasional pun bukan adalah perihal yang langka. Beberapa presiden terdaftar sempat aktifkan status itu. George W. Bush contohnya aktifkan status darurat nasional sesudah serangan Al-Qaeda pada 11 September 2001 agar bisa memperluas kemampuan militer yang semakin besar dari yang dianggarkan awal mulanya.
Dan untuk tingkatkan pengawasan rahasia serta memakai cara interogasi pada beberapa tahanan yang awal mulanya dipandang seperti penyiksaan.
