Poundsterling dalam perdagangan hari ini memasuki kondisi terburuk 28/8, sesudah BBC memberikan laporan jika pemerintah Inggris dibawah kepemimpinan Boris Johnson ingin minta supaya Ratu Elizabeth II memberikan suspensi parlemen.
GBP/USD sudah sempat terjun bebas sampai seputar 1 % karena berita itu, walau sudah mulai memulihkan tempatnya ke rata-rata 1.2204 pada awal session New York.
Parlemen Inggris sedianya akan akhiri waktu reses serta kembali buka sidang mulai tanggal 9 September akan datang. Namun, sekarang telah marak tersebar bermacam usaha anggota parlemen untuk partai oposisi untuk menghambat berlangsungnya No Deal Brexit 31 Oktober 2019.
Di lain sisi, PM Boris Johnson berkemauan untuk keluarkan Inggris dari Uni Eropa pada deadline tanggal 31 Oktober, baik dengan atau tanpa ada persetujuan apa pun.
Untuk mengatasi permasalahan yang mungkin diakibatkan oleh parlemen sesudah waktu reses, PM Johnson diberitakan akan ajukan permintaan pada Ratu Elizabeth II ini hari supaya dia memerintah penundaan dimulainya sidang parlemen 9 September jadi 14 Oktober.
Dengan penundaan itu, pemerintah Inggris mengharap parlemen tidak akan memperoleh waktu mencukupi untuk memblok No-Deal Brexit.
Hal ini cuma menggarisbawahi kabut ketidakpastian yang ditemui Pound, yakni efek No Deal Brexit yang tidak terelakkan serta kerapuhan mata uang untuk mengatasi berita negatif, kata Petr Krpata, seseorang ahli taktik mata uang di ING Groep NV, seperti diambil oleh Bloomberg.
Krpata memberikan tambahan, Kami memprediksi Euro-Sterling untuk mengetes posisi 0.9300 dalam beberapa minggu ke depan, bahkan juga bergerak ke arah 0.95 jika kemelut di antara PM Johnson serta parlemen Inggris serta Uni Eropa terus bertambah.
Waktu berita dicatat, pasangan EUR/GBP diperjualbelikan di rata-rata 0.9075, sesudah sudah sempat cetak rekor paling tinggi 0.9124. GBP/JPY tertekan di rata-rata 129.21, walau sudah bergerak dari posisi paling rendah 128.47.
Penangguhan dimulainya sidang parlemen akan tersisa jendela yang benar-benar sempit buat parlemen untuk bikin legislasi, menyepakati perpanjangan Article 50, atau mengatur mosi tidak yakin, kata dari MUFG.
