Poundsterling turun sampai lebih dari 0.5 % ke posisi 1.2225 pada Dolar AS mendekati akhir session Eropa ini hari 26/8, sesudah merebaknya silang opini tentang tagihan ongkos brexit yang sedianya dibayar oleh Inggris jadi ongkos perpisahan dengan Uni Eropa.
Meskipun begitu, Pound masih kuat versi Euro serta Yen Jepang, sesuai dengan masih kuatnya optimisme akan tercapainya persetujuan brexit sebelum deadline tanggal 31 Oktober akan datang.
Dalam arena KTT G7 di Biarritz, Prancis, PM Inggris Boris Johnson memantik pembicaraan dengan mengatakan jika Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa ada persetujuan apa pun No Deal Brexit, karena itu Inggris tidak membayar uang sebesar GBP39 Miliar yang dulu dijanjikan oleh Theresa May pada Uni Eropa.
Menyikapi peringatan itu, beberapa sumber dari Uni Eropa mengingatkan jika perundingan perdagangan di waktu depan akan dikunci sampai Inggris sepakat membayar ongkos penyelesaian brexit itu.
Jean-Claude Piris, bekas pimpinan service hukum dewan Uni Eropa menjelaskan, Jika Inggris menampik membayar utangnya ke UE, karena itu UE tidak sepakat untuk membicarakan kesepakatan perdagangan dengan Inggris.
Tidak hanya permasalahan tagihan brexit itu, beberapa point lain yang sudah di setujui oleh Theresa May sepanjang dia memegang jadi perdana mentri punya potensi bangkrut.
Diantaranya waktu peralihan yang diinginkan memuluskan pertukaran status Inggris, dan provisi untuk masyarakat negara Uni Eropa di Inggris serta masyarakat Inggris di Uni Eropa.
Faktor-faktor ini akan tingkatkan desakan dari korporasi swasta pada pemerintah Inggris untuk sampai persetujuan dagang dengan Uni Eropa.
Uni Eropa adalah partner dagang penting Inggris. Seputar 46 % export Inggris dikirim ke Uni Eropa, sesaat 54 % import Inggris dihadirkan dari Uni Eropa.
Walau PM Boris Johnson bersikukuh mengatakan jika Inggris bisa hadapi skenario No-Deal dengan mudah, tapi imbas dari kejadian itu akan dirasa sepanjang sekian tahun.
Sesudah Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa ada persetujuan apa pun, karena itu kesepakatan dagang baru akan memerlukan waktu benar-benar lama untuk diraih serta di setujui oleh parlemen semasing tanpa skedul tersendiri.
