Aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tutup pemerintah government shutdown berekor panjang. Serikat pekerja yang tidak suka dengan intimidasi itu, lalu menggunggat Trump ke pengadilan.
Dikutip dari Washingtonpost, Rabu 2/1, mereka menuduh penutupan itu adalah aksi ilegal yang memaksa lebih dari 400.000 karyawan federal untuk kerja tiada gaji. Penutupan pemerintah parsial itu sudah diawali sejak dari 22 Desember 2018.
Sejak dari itu, banyak agen federal untuk sesaat waktu tutup serta tunda kompensasi pekerja tanpa batas waktu yang tentu. Akan tetapi pekerja yang dipandang terpenting atau dikecualikan masih kerja.
Beberapa penggugat minta serta semua pekerja yang bernasib sama untuk selekasnya dibayarkan utang gajinya. Keterlaluan sekali pemerintah menginginkan mereka kerja tiada tahu kapan mereka akan memperoleh upah selanjutnya, kata kepala pengacara Heidi Burakiewicz pada Washington Post.
Firma hukum yang berbasiskan di Burakiewicz, Kalijarvi, Chuzi, Newman & Fitch, serta Federasi Pegawai Pemerintah Amerika, serikat pekerja federal paling besar sudah memprakarsai tuntutan itu. Ini ialah aksi hukum pertama menjadi dampak dari kebijaksanaan penutupan Trump.
Sesuai dokumen pengadilan, pegawai pemerintah yang dipandang terpenting ialah mereka yang lakukan pekerjaan yang beresiko yang menyertakan keselamatan jiwa manusia atau perlindungan property.
Dari keterangan Burakiewicx , peranan pekerja itu dibutuhkan buat kehidupan demokrasi yang baik. Seperti agen patroli perbatasan, petugas penegak serta petugas pemadam kebakaran.
Justin Taravisky serta Grayson Sharp, ialah petugas penyunting di Biro Penjara Federal. Mereka lakukan pekerjaan beresiko, mereka kekurangan tenaga, serta saat ini, mereka tidak paham kapan mereka setelah itu akan dibayar, tuturnya.
Menurut dia, karyawan itu selalu keluarkan cost untuk dapat kerja, seperti cost bensin, serta perawatan anak. Tiada mengkalkulasi berapakah lama penutupan akan berjalan, banyak pekerja mungkin sangat terpaksa membuat pilihan hidup yang beresiko.
Menuntut pemerintah sesudah menjalanan penutupan saat 16 hari di 2013 sebab permasalahan permodalan untuk hukum service perawatan kesehatan Presiden Barack Obama.
